Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Cirebon belum selesai. Pihak DPRD Kota Cirebon, Selasa (24/7) malam mengundang Dinas Pendidikan Kota Cirebon di gedung Dewan. Sejumlah kepala sekolah SMP Negeri pun dihadirkan. Agendanya melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB tahun 2018 ini.
Hadir dari unsur Dinas Pendidikan Kota Cirebon sekretaris Dinas Drs Adin Imaduddin didampingi Drs H. Uu Suhaemi bersama tim perumus Drs Nurudin. Pihak sekolah yang hadir adalah SMP Negeri 1, 2, 4, 5, 6 dan SMP Negeri 7. Sementara dari unsur dewan jajaran Komisi III salah satu membidangi masalah pendidikan.
Rapat dimulai dengan pemaparan anggota Dewan Jafarudin. Awal rapat politisi Partai Hanura itu didampingi oleh Fitria Pamungkaswati (PDIP), Beni Sujarwo (PDIP). Disusul hadir dr H. Doddy Ariyanto MM, Ana Susanti, SE dan anggota lainnya. Jafar menyampaikan maksud dan tujuan rapat melakukan evaluasi PPDB, termasuk solusi anak-anak yang belum kebagian sekolah.
Sesi selanjutnya laporan dari masing-masing sekolah yang diundang. Sekolah yang hadir adalah yang banyak diminati oleh masyarakat. Salah satunya SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Sekolah di Jalan Pemuda No. 16 ini diwakilkan oleh Dede Kuswono, M.Pd selaku ketua panitia PPDB didampingi sekretaris panitia Deny Rochman, S.Sos., M.Pd.I dan operator Wahyu Suherman, S.Pd.
"Perlu kami laporkan jumlah rombel sekolah kami sebanyak 11 kelas dengan jumlah siswa per kelas 32 siswa. Total jumlah siswa sebanyak 352 siswa baru dengan rincian jalur zonasi 204, prestasi dalam zonasi 9, prestasi akademik dan non akademik 6, SHUBN kota dan luar kota masing-masing 43, kelas olahraga 32 dan jalur afirmasi plus guru 15 siswa," tutur Dede di depan dinas dan dewan mewakili kepala sekolahnya karena sedang sakit.
Di akhir rapat pihak Dewan meminta solusi terhadap permasalahan banyak siswa yang belum tersalurkan ke sekolah-sekolah negeri yang ada. Jika memungkinkan pihaknya berharap menambah satu rombel di SMP 5 dan SMP 7. Kebijakan itu diprioritaskan siswa di zonasi terdekat.
"Kami minta keputusan dinas sekarang untuk penambahan satu rombel di dua sekolah. Penambahan di SMP 5 dan SMP 7 ini tak melanggar aturan. Jika bisa, kelas itu akan diisi oleh siswa zonasi terdekat. Mereka yang zonasinya jauh mohon maaf," pinta ketua komisi III dr H. Doddy Ariyanto MM dan anggota lainnya Jafarudin.
Sementara itu, Sekdisdik Adin Imaduddin belum bisa memutuskan usulan anggota dewan tersebut. Pasalnya pihaknha tak punya kewenangan karena hanya mewakili Kadisdik yang sedang sakit. Namun pihaknya tak mau menabrak aturan perwali yang sudah ditetapkan dan masih mengacu hasil rekomendasi kemdikbud hasil kunjungan pekan lalu dengan komisi III DPRD agar siswa yang belum diterima untuk mendaftar ke sekolah-sekolah yang masih kurang siswa. (HumaSpenpat)
