BUDI PEKERTI GANTIKAN TRAPSILA

Dinas Pendidikan Kota Cirebon tengah mempersiapkan kurikulum Pendidikan Budi Pekerti pengganti Pendidikan Trapsila. Rencanannya kurikulum baru tersebut mulai diberlakukan di sekolah-sekolah SMP di Kota Cirebon pada semester genap awal tahun 2010. Budi Pekerti merupakan kurikulum pendidikan nilai dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.

“Kita ingin Pendidikan Budi Pekerti menjadi pelajaran yang mudah dan aplikatif bisa diajarkan oleh guru siapa saja dan dapat dipahami oleh semua siswa. Kita ingin hasil pendidikan Budi Pekerti menjadi kurikulum yang fenomenal yang bisa membawa perubahan bagi perilaku siswa yang lebih baik lagi,” tutur Bapak Anwar Sanusi, S.Pd.,M.Si Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon di depan peserta Lokakarya Budi Pekerti, Kamis (3/12).

Peserta lokakarya di Prima Resort Kuningan 3-5 Desember 2009 itu sebanyak 35 orang dari unsur guru, pengawas, kepala sekolah dan Dewan Pendidikan. Sebagai pembicara dari tim widyaswara Jawa Barat Bapak Drs. H. Mastur Burhanudin, M.Pd dan Bapak Drs Aep Saefullah M.Pd.

Menurut Bapak Mastur, pengembangan Budi Pekerti di tingkat Jawa Barat baru mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Walaupun sebelumnya sudah ada pendidikan iman dan takwa (imtaq). Pihaknya bersyukur bisa hadir dalam lokakarya di Cirebon, karena sudah pernah menerapkan pendidikan budi pekerti dengan nama Trapsila. Ditambahkannya, di Jawa Barat pengajaran Budi Pekerti kepada siswa akan dilakukan secara terintegrasi dengan pelajaran lain .

“Terintegrasinya Budi Pekerti dengan pelajaran lain (tanpa jam khusus, red) dengan anggapan bahwa pengajaran nilai akhlak mulia merupakan tanggung jawab semua guru sebagai pendidik. Namun demikian, jika di Cirebon hendak mengajarkan pelajaran ini secara terpisah dengan jam khusus dipersilahkan. Ke depan akan menjadi bahan perbandingan proses dan hasilnya dengan kami,” tuturnya.

Bapak Aep menjelaskan, ada sejumlah alasan mengapa pendidikan Budi Pekerti terintegrasi. Pertama, semua mata pelajaran bermuatan budi pekerti, baik itu pelajaran eksak maupun pelajaran sosial. Alasan kedua, pengajaran Budi Pekerti agar tidak menambah beban kurikulum. Ketiga, memberdayakan potensi sekolah yang sudah ada.

“Dalam implementasinya, nilai-nilai Budi Pekerti diajarkan dalam bentuk pembiasaan seperti kedisiplinan memalui kegiatan upacara, taat kepada Tuhan melalui sholat berjamaah di sekolah, toleransi dengan diskusi kelompok dan sebagainya,” ungkapnya bahwa untuk penerapanna diperlukan kerjasama antara sekolah dan orangtua siswa.

Sementara itu, salah satu peserta dari SMP Negeri 4 Cirebon Deny Rochman, S.Sos berpendapat lain. Menurut anggota tim pengembang Budi Pekerti Kota Cirebon ini, pengajaran Budi Pekerti lebih baik disampaikan secara terpisah pada jam khusus, dengan tetap membiasakan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pasalnya dalam proses pendidikan nilai siswa harus tahu aturannya, merasakan lalu menerapkan.

“Kalau kita menerapkan sesuatu harus tahu ilmunya secara normatif (knowing), lalu dirasakan (feeling) kemudian dilaksanakan (action). Jika terintegrasi, bagaimana anak tahu secara normatif aturannya bahwa ini benar dan ini salah? Apalagi faktanya tidak semua guru memiliki kemampuan dan kesadaran yang sama dalam menegakkan nilai budi pekerti ke siswa,” ungkapnya dengan mengusulkan konsep baru perpaduan dua model pengajaran Budi Pekerti. (*)